Sumber Daya Alam Provinsi Sumatera Selatan

potensi sumatra selatan

KAYU KARET Sebagai SUBSTITUSI KAYU HUTAN ALAM

Pembatasan penggunaan kayu yang berasal dari hutan alam sebagai bahan baku industri, bukanlah hal yang mencemaskan bagi pelaku industri kehutanan. Hal ini justru harus dijadikan tantangan agar industri tetap bertahan dan tidak terjadi pengurangan bahkan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan. Berbagai upaya yang bisa ditempuh antara lain melalui efisiensi penggunaan mesin dan penggantian sumber bahan baku yang berasal dari kayu hutan tanaman, hutan rakyat ataupun perkebunan

Sesuai Peraturan Pemerintah No.34/2002, kapasitas izin industri primer hasil hutan tidak boleh melebihi daya dukung hutan secara lestari dan sumber bahan baku industri primer hasil hutan selain dari hutan alam, dapat pula berasal dari hutan tanaman, hutan hak dan hasil dari perkebunan berupa kayu.

Guna mendukung program pelestarian hutan dengan cara tidak menggunakan kayu yang berasal dari hutan alam sebagai bahan baku industri kayu, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan revitalisasi industri kehutanan. Program revitalisasi industri kehutanan yang dilakukan di Provinsi Sumatera Selatan berupa: Perbaikan perizinan industri primer hasil hutan kayu (IPHHK) dari bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan alam menjadi bahan baku kayu yang berasal dari hutan tanaman ataupun hutan rakyat; Mempermudah proses dan prosedur perizinan untuk industri yang menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari hutan tanaman; Pengetatan pemberian Izin Usaha-IPHHK.

Menurut Syamsudin, Kepala Seksi Pengolahan Industri Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, saat ini pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak lagi mengeluarkan izin untuk industri primer yang akan memanfaatkan kayu yang berasal dari hutan alam. Setelah dilakukan revitalisasi dan pengetatan perizinan, kini industri yang aktif di Sumatera Selatan tinggal 72 industri dengan kapasitas untuk kayu gergajian 487.100 m3, plywood 276.000 m3, MDF (medium density fiberboard) 220.000 m3, Veneer 12.000 m3, serta Pulp 2.250.000 m3 per tahun. Jumlah ini jauh menurun dibanding tahun 1990-an yang mencapai 234 industri kayu. Dari jumlah itu, empat industri kayu telah menggunakan mesin rotary baru dengan diameter sisa log core mencapai 3-8 cm dengan kapasitas total 152.000 m3/tahun. Saat ini Pemprov Sumatera Selatan terus menggalakkan penggunaan bahan baku kayu non hutan alam dan penggantian mesin rotary dengan diameter sisa log core kecil bagi industri perkayuan.

Home > Obyek Wisata Sumatra Barat – Indonesia > Kabupaten Agam > Wisata Gunung Gunung Singgalang di Kabupaten Agam Kabupaten Agam – Sumatra Barat – Indonesia Gunung Singgalang di Kabupaten Agam Rating : 3.7 (6 pemilih)   A.      Gunung Singgalang Selayang Pandang Gunung Singgalang merupakan salah satu dari beberapa gunung yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Ketinggian gunung Singgalang mencapai 2,877 meter dari permukaan laut. Gunung Singgalang secara geografis terletak di Kabupaten Agam. Gunung ini berdiri kokoh tepat berada di sebelah gunung Merapi.   B.      Keistimewaan Gunung Singgalang mempunyai kawasan hutan Dipterokarp Bukit, hutan Dipterokarp Atas, hutan Montane, dan hutan Ericaceous atau hutan gunung. Hutan Dipterokarp Bukit adalah kawasan hutan yang terdapat di ketinggian antara 300 – 750. Spesies utamanya ialah Pokok Seraya, Pokok Keruning, dan Pokok Meranti. Hutan Dipterokarp Atas adalah kawasan hutan yang terdapat pada ketinggian 750 – 1,200 meter, spesies utamanya terdiri dari Pokok Meranti Bukit dan Pokok Damar Minyak. Hutan Montane merujuk kepada kawasan hutan yang terdapat pada ketinggian 1,200 – 1,500 meter, spesies utamanya terdiri dar Pokok Mempening, Pokok Berangan, Pokok Damar Minyak, dan Pokok Podo. Hutan Ericaceous atau hutan gunung merujuk kepada kawasan hutan yang terdapat pada ketinggian melebihi 1,500 meter, spesies utamanya terdiri dar Pokok Kelat, Pokok Periuk Kera, dan berbagai-bagai jenis belukar, buluh, resam, paku-pakis, dan Lumut. Gunung Singgalang, merupakan Gunung api yang tidak aktif. Gunung ini ditutupi hutan hujan tropis, trek pendakian terjal dan terdapat 2 buah telaga di daerah puncak yaitu “Telaga Dewi” dan “Telaga Kumbang”. C.      Akses Untuk mencapai lokasi, para wisatawan dapat menggunakan jalur darat. Dari Bandara Ketaping Padang menuju Bukittinggi, perjalanan ditempuh selama lebih kurang 2 jam perjalanan denga biaya antara Rp. 10.000-Rp.15.000. Jalur Pendakian bisa dilalui dari 3 tempat, dari Koto Baru (Pandai Sikek), dari Balingka dan dari Toboh (Kenagarian Malalak). Bagi yang mengambil rute pendakian dari Koto baru, perjalanan dimulai dari kota Padang kemudian turun di Koto Baru, perjalaan dilanjutkan ke Pandai Sikek dengan angkot dengan ongkos Rp. 3000.  Bagi yang mengambil rute pendakian dari Balingka, perjalanan dimulai dari padang turun di Padang Luar (Bukittinggi), dari Padang Luar menuju Batu Tagak dengan ongkos kira-kira Rp. 2.500-Rp. 4000, dengan menggunakan angkutan pedesaan Batu Tagak-Panambatan. Sementara bagi yang mengambil rute dari Toboh, perjalanan dimulai dari kota Padang kemudian turun di Padang Luar (Bukittinggi) kemudian perjalanan dilanjutkan menuju Toboh dengan biaya kira-kira Rp. 3000-Rp 5000-,. Untuk Memasuki kawasan gunung Singgalang para pendaki tidak dipungut biaya apapun.   D.      Lokasi Lokasi Gunung Singgalang dekat dengan kota Bukittinggi tetapi secara geografis gunung ini terletak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Indonesia. E.     Akomodasi Lokasi Gunung Singgalang tidak begitu jauh dari Kota Bukittinggi dan kota Padang Panjang. Mengingat Gunung Singgalang dekat dengan 2 kota ini, para wisatawan dari luar kota yang ingin berlama-lama di kawasan tersebut, dapat menginap di Hotel di dua kota itu. Di sepanjang jalan menuju Gunung Singgalang, terdapat banyak restoran yang menyajikan aneka hidangan masakan Padang yang dapat mengobati rasa lapar para wisatawan. (nf/wm/02/01-08) __________   Sumber Foto: pl.wikipedia.org

PP 2/2008 Dinilai Tak Berpihak Rakyat

Jakarta, CyberNews. Di tengah bencana banjir dan longsor yang terjadi di musim hujan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2008 pada 4 Febuari 2008 yang mengatur jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari penggunaan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang berlaku pada Departemen Kehutanan. Perhimpunan Rakyat Pekerja menilai PP tersebut tidak berpihak pada rakyat.

Sekretaris Jenderal Komite Pusat Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP) Irwansyah mengatakan sesuai PP 2/2008, penggunaan kawasan hutan, baik hutan lindung maupun produksi dikenai kompensasi Rp 1,2 – 3 juta per hektare per tahun. Kegiatan nonkehutanan yang dimaksud mencakup pertambangan dan pembangunan infrastruktur. Adapun kegiatan nonkomersial tidak dikenai kewajiban kompensasi.

“Artinya PP ini memungkinkan perusahaan tambang mengubah kawasan hutan lindung dan hutan produksi menjadi kawasan tambang skala besar. Dan biaya sewa hutan itupun sangat rendah, jika dihitung per meter, maka hanya dikenai Rp 120–300 per meter per tahun,” kata Irwansyah dalam siaran pers Kamis (21/2) malam.

Menurut dia, PP ini sangat menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan pertambangan baik asing maupun nasional. Ada perusahaan pertambangan asing antara lain, Freeport Indonesia dan Newmont (Amerika Serikat), Rio Tinto (Inggris), Inco (Kanada), dan Newcrest (Australia). Sedangkan perusahaan tambang nasional antara lain, Bakrie, Medco dan Antam. “Perusahaan-perusahaan pertambangan tersebut sejak delapan tahun lalu melakukan lobi dan ancaman membawa Indonesia ke arbitrase Internasional. Hal ini dilakukan karena kontrak karya mereka terganjal status hutan lindung.”

Dia mengungkapkan UU Kehutanan tahun 1999 yang melarang tambang terbuka di hutan lindung berhasil diamandemen pada tahun 2006. Hasil dari amandemen UU Kehutanan tahun 1999, memberikan keistimewaan bagi sebagian perusahaan pertambangan asing untuk meneruskan tambangnya di hutan lindung.

“Sejak saat itu, jika perusahaan pertambangan ingin membuka tambang di hutan lindung, maka perusahaan tersebut harus mencari hutan kompensasi. Namun hal ini dikeluhkan oleh perusahaan pertambangan tersebut, dengan dalih mencari hutan kompensasi sangat sulit dan memakan biaya besar. Maka dengan munculnya PP No 2 tahun 2008, telah menjawab keluhan perusahaan pertambangan tersebut selama ini, dan jelas sangat menguntungkan bagi perusahaan pertambangan.”

Menurut dia, namun implikasi dari munculnya PP No 2 tahun 2008 akan berdampak langsung pada kerusakan hutan di Indonesia. Berdasarkan pengalaman selama ini, perusahaan pertambangan hanya akan menyebabkan kerusakan lingkungan di sekitar lokasi pertambangan. Untuk mendapatkan satu gram emas saja, sedikitnya 2,1 ton limbah batuan dan lumpur dibuang di lingkungan sekitar.

“Dengan logika seperti itu, maka lahan hutan yang digali tidak akan bisa dipulihkan fungsinya seperti sedia kala. Dan beberapa pengalaman, ternyata perusahaan pertambangan sangat merugikan rakyat sekitar. Di Kalimantan Timur, warga Dayak Paser terpaksa pindah kampong karena tergusur tambang batu bara Kideco Jaya Agung. Di Kalimantan Tengah, lahan warga Dayak Siang Murung Bakumpai dirampas oleh Aurora Gold.”

Kerusakan alam yang disebabkan oleh perusahaan tambang juga terjadi ketika lubang tambang puluhan hektar dan kedalaman ratusan meter dibiarkan menganga. Lahan rusak itu seperti yang terjadi pada lubang Etzberg milik Freeport, Toguraci milik Newcrest di Maluku Utara, Serujan milik Aurora Gold hingga ratusan lubang tambang batu bara di Kalimantan Selatan dan ribuan lubang tambang timah di Bangka Belitung.

“Dengan munculnya PP 2 Tahun 2008 membuktikan pemerintah hanya mementingkan dan tunduk kepada para pemodal besar seperti perusahaan pertambangan asing dan nasional. Sementara yang dirugikan, lagi-lagi rakyat Indonesia, yang seharusnya dilindungi dan dijamin hak-haknya oleh Negara. Dampak perusakan lahan tersebut tentunya juga akan menyebabkan pemanasan global di dunia. Karena fungsi hutan untuk menyerap karbon dan mengurangi pemanasan global akan sia-sia. Hal ini juga membuktikan bahwa pemerintah tidak memiliki kepedulian terhadap keberlangsungan hidup manusia dan generasi penerusnya.”

PRP menilai pemerintah telah gagal dalam melindungi dan menjamin hak-hak rakyat dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya dan keberlangsungan hidupnya. Pemerintah harus segera mencabut PP No 2 tahun 2008, karena hal ini kontraproduktif dengan inisiatif kerjasama internasional dan perubahan iklim yang baru saja dilakukan di Bali.

“Negara harus segera melakukan kontrak karya baru bagi perusahaan-perusahaan pertambangan di Indonesia dan menghentikan perjanjian kontrak dengan perusahaan pertambangan yang terbukti melakukan perusakan lingkungan dan merugikan rakyat Indonesia.”

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!