PP 2/2008 Dinilai Tak Berpihak Rakyat

Jakarta, CyberNews. Di tengah bencana banjir dan longsor yang terjadi di musim hujan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2008 pada 4 Febuari 2008 yang mengatur jenis dan tarif penerimaan negara bukan pajak yang berasal dari penggunaan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan yang berlaku pada Departemen Kehutanan. Perhimpunan Rakyat Pekerja menilai PP tersebut tidak berpihak pada rakyat.

Sekretaris Jenderal Komite Pusat Perhimpunan Rakyat Pekerja (PRP) Irwansyah mengatakan sesuai PP 2/2008, penggunaan kawasan hutan, baik hutan lindung maupun produksi dikenai kompensasi Rp 1,2 – 3 juta per hektare per tahun. Kegiatan nonkehutanan yang dimaksud mencakup pertambangan dan pembangunan infrastruktur. Adapun kegiatan nonkomersial tidak dikenai kewajiban kompensasi.

“Artinya PP ini memungkinkan perusahaan tambang mengubah kawasan hutan lindung dan hutan produksi menjadi kawasan tambang skala besar. Dan biaya sewa hutan itupun sangat rendah, jika dihitung per meter, maka hanya dikenai Rp 120–300 per meter per tahun,” kata Irwansyah dalam siaran pers Kamis (21/2) malam.

Menurut dia, PP ini sangat menguntungkan bagi perusahaan-perusahaan pertambangan baik asing maupun nasional. Ada perusahaan pertambangan asing antara lain, Freeport Indonesia dan Newmont (Amerika Serikat), Rio Tinto (Inggris), Inco (Kanada), dan Newcrest (Australia). Sedangkan perusahaan tambang nasional antara lain, Bakrie, Medco dan Antam. “Perusahaan-perusahaan pertambangan tersebut sejak delapan tahun lalu melakukan lobi dan ancaman membawa Indonesia ke arbitrase Internasional. Hal ini dilakukan karena kontrak karya mereka terganjal status hutan lindung.”

Dia mengungkapkan UU Kehutanan tahun 1999 yang melarang tambang terbuka di hutan lindung berhasil diamandemen pada tahun 2006. Hasil dari amandemen UU Kehutanan tahun 1999, memberikan keistimewaan bagi sebagian perusahaan pertambangan asing untuk meneruskan tambangnya di hutan lindung.

“Sejak saat itu, jika perusahaan pertambangan ingin membuka tambang di hutan lindung, maka perusahaan tersebut harus mencari hutan kompensasi. Namun hal ini dikeluhkan oleh perusahaan pertambangan tersebut, dengan dalih mencari hutan kompensasi sangat sulit dan memakan biaya besar. Maka dengan munculnya PP No 2 tahun 2008, telah menjawab keluhan perusahaan pertambangan tersebut selama ini, dan jelas sangat menguntungkan bagi perusahaan pertambangan.”

Menurut dia, namun implikasi dari munculnya PP No 2 tahun 2008 akan berdampak langsung pada kerusakan hutan di Indonesia. Berdasarkan pengalaman selama ini, perusahaan pertambangan hanya akan menyebabkan kerusakan lingkungan di sekitar lokasi pertambangan. Untuk mendapatkan satu gram emas saja, sedikitnya 2,1 ton limbah batuan dan lumpur dibuang di lingkungan sekitar.

“Dengan logika seperti itu, maka lahan hutan yang digali tidak akan bisa dipulihkan fungsinya seperti sedia kala. Dan beberapa pengalaman, ternyata perusahaan pertambangan sangat merugikan rakyat sekitar. Di Kalimantan Timur, warga Dayak Paser terpaksa pindah kampong karena tergusur tambang batu bara Kideco Jaya Agung. Di Kalimantan Tengah, lahan warga Dayak Siang Murung Bakumpai dirampas oleh Aurora Gold.”

Kerusakan alam yang disebabkan oleh perusahaan tambang juga terjadi ketika lubang tambang puluhan hektar dan kedalaman ratusan meter dibiarkan menganga. Lahan rusak itu seperti yang terjadi pada lubang Etzberg milik Freeport, Toguraci milik Newcrest di Maluku Utara, Serujan milik Aurora Gold hingga ratusan lubang tambang batu bara di Kalimantan Selatan dan ribuan lubang tambang timah di Bangka Belitung.

“Dengan munculnya PP 2 Tahun 2008 membuktikan pemerintah hanya mementingkan dan tunduk kepada para pemodal besar seperti perusahaan pertambangan asing dan nasional. Sementara yang dirugikan, lagi-lagi rakyat Indonesia, yang seharusnya dilindungi dan dijamin hak-haknya oleh Negara. Dampak perusakan lahan tersebut tentunya juga akan menyebabkan pemanasan global di dunia. Karena fungsi hutan untuk menyerap karbon dan mengurangi pemanasan global akan sia-sia. Hal ini juga membuktikan bahwa pemerintah tidak memiliki kepedulian terhadap keberlangsungan hidup manusia dan generasi penerusnya.”

PRP menilai pemerintah telah gagal dalam melindungi dan menjamin hak-hak rakyat dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya dan keberlangsungan hidupnya. Pemerintah harus segera mencabut PP No 2 tahun 2008, karena hal ini kontraproduktif dengan inisiatif kerjasama internasional dan perubahan iklim yang baru saja dilakukan di Bali.

“Negara harus segera melakukan kontrak karya baru bagi perusahaan-perusahaan pertambangan di Indonesia dan menghentikan perjanjian kontrak dengan perusahaan pertambangan yang terbukti melakukan perusakan lingkungan dan merugikan rakyat Indonesia.”

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: